PENAINSPIRASI,WATAMPONE--Camat dan Lurah ikuti Orientasi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pemerintah daerah Kabupaten Bone melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bone mengadakan orientasi pengelolaan administrasi kewilayahan bagi Camat dan Lurah se Kabupaten Bone bertempat di Novena Hotel, Rabu, 11 November 2020.
Dimana dalam orientasi itu, Kapala bagian Pemerintahan menggandeng langsung Topdam XIV Hasanuddin yang diberikan kewenangan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan penegasan batas daerah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah (Setda) Bone Muhammad Zuhdi, SSTP, M.Si mengatakan orientasi dilaksanakan dengan latar belakang adalah melihat kondisi Kabupaten Bone memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten.
Daerah (Setda) Bone Muhammad Zuhdi, SSTP, M.Si
Dari 7 perbatasan belum ada satu pun batas daerah ditegaskan dalam Peratuan Menteri Dalam Negeri. Sehingga melalui orientasi ini, diharapkan para camat dan lurah mampu memfasilitasi pengelolaan administrasi kewilayahan dalam dua hal yakni pembakuan nama rupabumi baik unsur buatan maupun alam, termasuk penataan dan penegasan batas daerah baik itu batas kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
"Diharapkan target yang telah ditetapkan sesuai dalam MoU antara Pemda Bone dengan Topdam XIV Hasanuddin sampai tahun 2024, dari 27 kecamatan dan 44 kelurahan di Kabupaten Bone telah rampung hal pembakuan rupabumi dan penegasan batas wilayahnya," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta dukungan masyarakat karena kegiatan itu nantinya akan melibatkan TNI pada saat survei di lapangan. "Tentu pada kegiatan survei, TNI membutuhkan respon cepat dalam memberikan jawaban, karena kita butuhkan data yang valid dari masyarakat," imbuhnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Drs. H. Andi Islamuddin mengungkapkan orientasi ini, bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan penataan tertib administrasi kewilayahan di Kabupaten Bone menjadi lebih baik. "Dan ini nantinya memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah," katanya.
Dikatakan data administrasi kewilayahan menjadi indikator penting dalam memaksimalkan potensi daerah, termasuk dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bone. Dimana terdapat batas-batas antar wilayah dan nama rupabumi secara pasti.
"Pembukuan rupabumi meliputi proses penetapan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya, diberi nama dan dibakukan dengan informasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administrasi," imbuhnya***(Ilo)
"Diharapkan target yang telah ditetapkan sesuai dalam MoU antara Pemda Bone dengan Topdam XIV Hasanuddin sampai tahun 2024, dari 27 kecamatan dan 44 kelurahan di Kabupaten Bone telah rampung hal pembakuan rupabumi dan penegasan batas wilayahnya," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta dukungan masyarakat karena kegiatan itu nantinya akan melibatkan TNI pada saat survei di lapangan. "Tentu pada kegiatan survei, TNI membutuhkan respon cepat dalam memberikan jawaban, karena kita butuhkan data yang valid dari masyarakat," imbuhnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Drs. H. Andi Islamuddin mengungkapkan orientasi ini, bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan penataan tertib administrasi kewilayahan di Kabupaten Bone menjadi lebih baik. "Dan ini nantinya memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah," katanya.
Dikatakan data administrasi kewilayahan menjadi indikator penting dalam memaksimalkan potensi daerah, termasuk dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bone. Dimana terdapat batas-batas antar wilayah dan nama rupabumi secara pasti.
"Pembukuan rupabumi meliputi proses penetapan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya, diberi nama dan dibakukan dengan informasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administrasi," imbuhnya***(Ilo)
