PENAINSPIRASI,BONE--BPBD Kabupaten Bone menggelar diskusi publik rencana penanggulangan bencana Kabupaten Bone Tahun 2022.
Forum Group Discussion (FGD) tersebut dibuka langsung Kalaksa BPBD Bone, Andi Syahrul Syamsu mengatakan, perlunya ada kolaborasi atau kerjasama dari semua instansi terkait maupun TNI dalam rangka penanganan bencana.
"Jadi terima kasih, saya kira memang hari ini kita sudah laksanakan fokus grup discussion dalam rangka untuk menggali atau memberikan masukan-masukan dari teman-teman organisasi perangkat daerah termasuk dengan forum koordinasi pimpinan daerah," ungkapnya.
Hadir dari Polres Bone Kabag OPS Kompol A Syafei SSos, Brimob dan Dandim 1407 yang diwakili oleh pasi Kabid perencanaan dan penanggulangan Ir Misriati Kadir Msi serta Kabid Syamsul Ramlan
"Dari sinilah kita berangkat bahwa memang setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia adalah perintah wajib baik pemerintah maupun pemerintah daerah, sesuai dengan amanat undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bahwa daerah itu harus menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan hari ini," pungkasnya.
"Tentu kita hadir dengan tempat yang sama karena kita mau melahirkan sebuah dokumen perencanaan, yang memiliki legalitas dari BNPB," tambah mantan Kadis DLH Bone tersebut.
Terpisah, Leonardi tenaga ahli dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan, pemprov terus berkomitmen membantu dan menanggulangi pencegahan penanggulangan bencana serta menyusun dan desain tanggap darurat pasca bencana.
"Masalah pokok bencana kebencanaan yang pertama adalah kurangnya literasi bencana dari pihak-pihak terkait atau stakeholder pemerintah masyarakat dunia usaha dan lemahnya kapasitas dari masyarakat dan pihak terkait dalam penanggulangan bencana," pungkasnya.
Termasuk kurang selarasnya regulasi antara pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan bencana.
"Ketiga kurang terpadunya perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta kurang koordinasinya antara pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana serta kurang lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas infrastruktur termasuk logistik dan sumber daya manusia dalam perencanaan penanggulangan bencana," pungkasnya.
Ia juga menegaskan, hasil yang diharapkan atau output yang dilakukan dalam kegiatannya itu, yakni adanya pilihan tindak dalam berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan pada tingkat kabupaten.
"Kemudian yang kedua adanya besaran program terkoordinasi terdokumentasi yaitu penguatan peraturan serta kapasitas kelembagaan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu," kuncinya ***(ilo)
