Foto: dr. Eko Nugroho saat memaparkan materi terkait stunting di kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Selasa, 29/5/2019.
Watampone, Penainspirasi-Indonesia merupakan negara nomor empat dengan angka stunting tertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting (kerdil) menurut data WHO 2018 lalu.
Pemerintah telah meluncurkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting pada
bulan Agustus 2017. Salah satu pilar pada Strategi Percepatan Penurunan
Stunting menekankan pentingnya konvergensi intervensi Gizi Spesifik dan
Gizi Sensitif di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa.
Di Kabupaten Bone sendiri, penyebaran angka stunting terhitung cukup tinggi. Sebanyak 40,1 persen bayi dibawah umur dua tahun (Baduta) menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan menempati urutan ke tujuh tingkat angka stungting di Sulawesi Selatan.
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama sebagai dampak dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terutama dalam periode emas seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan dihitung sejak 9 bulan anak di dalam kandungan ibu hingga 2 tahun kehidupannya.
Hal tersebut disampaikan dr. Eko Nugroho saat memaparkan materi di kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (PSDM) dihadapan peserta yang merupakan perwakilan Pendamping Desa dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Selasa,(28/5/2019) yang dilaksanakan di Hotel Helios yang beralamat di Jalan Langsat, Kabupaten Bone.
Dijelaskannya, bahwa untuk mencegah sejak dini stunting, perlu ada usaha komprehensif dari semua leading sektor, mulai dari pemeintah pusat, daerah kecamatan dan desa. Langkah yang perlu ditempuh adalah melalui konvergensi stunting.
"Konvergensi intervensi pada sasaran adalah bahwa setiap ibu
hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan akses
layanan atau intervensi yang diperlukan untuk penanganan stunting secara
terintegrasi termasuk dalam aspek perubahan perilaku.
Penyebab stunting bukan hanya persoalan gizi anak, tapi akses sanitasi juga termasuk faktor yang mempengaruhi" ungkap dr. Eko
Ditempat yang sama, Kabid Kerja Sama Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, Awaluddin, S.IP., M.Si saat mebawakan materi menjelaskan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah di bentuk di masing-masing desa memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah desa melakukan pemetaan sosial sebagai langkah indentifikasi baduta yang diduga stunting.
Dijelaskannya kembali Rumah Desa Sehat (RDS) yang juga telah dibentuk setiap desa akan menjadi pusat informasi penanganan stunting.
"Data pemetaan sosial penyebaran stunting setiap desa menjadi sangat penting agar menjadi acuan intervensi kebijakan di pemerintahan desa agar di masukkan di RKPDes dan APBDes."
Dilanjutkannya, sinergitas pendamping desa,TPID, KPM Camat, Pihak Puskesmas dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini" Pungkasnya
Penulis : Redaksi penainspirasi.com
Editor : Edy F. Noya
