Data Kemiskinan Di Kabupaten Bone Disoal

Foto. Diskusi Menyoal Data Kemiskinan Kabupaten Bone yang digelar oleh MD KAHMI Bone, Rabu 13/11/2019

BONE, PENAINSPIRASI.COM - Data angka kemiskinan di Kabupaten Bone kembali di soal. Adanya perbedaan data kemiskinan di lintas instansi yang sampai hari ini belum padu dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi biang keladinya sehingga indikator pencapaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan bias.  Selain itu, angka kemiskinan kabupaten Bone terbilang masih cukup tinggi yakni sebesar 92 ribu berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bone
.
Isu tersebut merupakan tema diskusi yang diadakan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni HMI ( MD KAHMI) Kabupaten Bone, Rabu malam 13/11/2019 di Cafe Magaya Jl Ahmad Yani Watampone.

Diskusi panel tersebut menghadirkan  panelis yakni Kepala BPS Kab. Bone, Yusuf, Kepala Dinas Sosial Kab. Bone, A. Promal Pawi, dan Kabid Perencanaan Bappeda Kab. Bone, Hj. Sidar dan dimoderatori oleh Bahtiar yang juga koresponden Metro TV.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan perwakilan Organisasi Masyarakat.

Djunaid Umar menyoal soal data kemiskinan yang dianggap berbeda dengan beberapa isntansi. Seharusnya data kemiskinan menurut pegiat NGO tersebut hanya satu data. Menurutnya data BPS  berbeda dengan data kemiskinan yang telah dilakukan pendataan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Bone.

"Data kemiskinan di Kabupaten Bone di 27 kecamatan by name by adress itu telah dilakukan assesment bersama dengan melibatkan OPD. Seharusnya data ini yang menjadi acuan untuk program penangana kemiskinan.Namun data tersebut tidak bisa dijadikan acuan program karena hanya data BPS. Seharusnya BPS membuka diri untuk menyingkrongkann data tersebut.

Senada dengan Djunaid Umar, Rudding mengatakan bahwa kebijakan anggaran yang dilakukan Pemda Bone belum sepenuhnya partisipatif dan kebijakan anggaran belum sepenuhnya pro untuk penanggulangan kemisikinan. Bahkan dinilai sejumlah program SKPD belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bone.

'Kami melihat kebijakan anggaran APBD Kab. Bone belum menggambarkan untuk penuntasan kemiskinan. Yang setiap tahun meningkat perjalanaan dinas dan pengadaan randis. Regulasi terkait RT/RW yang ditetapkan pemerintah bersama DPRD saya anggap adalah kesalahan fatal dimana penataan ruang kita membatasi aktivitas ekonomi masyarakat seperti soal tambang" tegasnya

Kadis Sosial Kab. Bone Andi Promal Pawi menjelaskan, jika pemerintah tekah melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan, diantaranya program PKH, BPNT dan BPJS.

"Pemerintah telah membuat sejumlah program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT untuk penanggulanan kemiskinan. Di Bone angka kemiskinan kita mencapai 92 ribu" tuturnya

Sedangkan Kabid Perencanaan Bappeda, H. Sidar menjelaskan, jika pemerintah Kabupaten Bone telah  menjalankan sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan. Diantaranya Bappeda telah menyusun perencanaan untuk penurunan angka kemiskinan sebesar 8-9 persen sesuai dengan arahan Bupati Bone.
"Pemda Bone dalam hal ini Bupati Bone sangat serius untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD, bahkan kami ditargeta 8-9 persen setiap tahun turun. Terkait dengan data kemiskinan, kedepannya Pemda Bone telah merancang agar data itu satu pintu yang dikelola oleh Dinas Kominfo Bone" terangnya

Kepala BPS Kabupaten Bone, Yusuf menjelaskan jika angka kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan data tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Metode pendataan kemiskinan yang dikakukan BPS kata Yusuf memang data responden  sifatya rahasia.

" Berdasarkan data statistik tahun 2017 angka kemiskinakan kabupaten Bone mencapai, 10,35 persen, dab tahun 2018 ada peningkatan sebesar 0,20 persen menjadi 10.55 persen. Dan berdasarkan data terakhir di tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Bone ada penurunan sekitar 0, 49 persen sehingga angka kemiskinan kabupaten Bone sebesar 10,06 persen" jelas Yusuf.

Penulis : Redaksi
Editor    : Edy F. Noya