 |
| Foto. Kabid Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Keluarahan DPMD Kab.Bone, Drs. Awaluddin, M.SI menjelaskan tentang regulasi terbaru terkait kebijakan penggunaan dana desa diatur di Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, di hadapan kepala desa se Kecamatan Kahu dan Palakka, Kamis 14/11/2019. |
BONE, PENAINSPIRASI.COM- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone mengadakan pembinaan dan monitoring perencanaan desa 11-22 November 2019 yang bertempat di Aula DPMD Kab. Bone yang berlamat di Jalan Kawerang, Watampone. Kegiatan tersebut diikuti oleh 328 desa se Kabupaten Bone yang dilaksanakan secara bergelombang tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi perencanaan desa untuk tahun anggaran 2020 agar sesuai dengan regulasi terbaru.
Kabid Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Keluarahan DPMD Kab.Bone, Drs. Awaluddin, M.SI menjelaskan tentang regulasi terbaru terkait kebijakan penggunaan dana desa diatur di Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Dijelaskanannya sesuai dengan regulasi yang baru dana desa diprioritaskan untuk penanganan stunting di tingkat desa. Diantara kegiatannya yakni pemerintah desa kata Awaluddin diharapkan melakukan kegiatan pelayanan peningkatan gizi keluarga, menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penyuluhan pasca persalinan, pelatihan kader, pemberian imunisasi dan kegiatan terkait kesehatan lainnya. Dikatakannya lagi, kebijakan dana desa tahun ini, desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
" Ada 33 Desa di Kabupaten Bone mendapatkan alokasi afirmasi wajib untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan diantaranya dengan melakukan pelatihan keahlian keterampilan kewirausahaan, pendampingann kelompok usaha, membangun sarana dan prasarana pelatihan usaha dan akses permodalan bagi warga miskin" jelasnya
Dijelaskannya lagi, Kementerian Desa juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakata Desa yang menjadi acuan untuk penyusunan RKPDes untuk tahun 2020.
"Bagi kepala desa yang telah melakukan penetapan RKPDes sebelum terbitnya aturan ini, maka masih berpedoman di permedagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan desa akan melakukan penetapan di November sudah mengaju di aturan terbaru ini"pungkasnya
Penulis : Redaksi
Editor : Edy F. Noya
.jpeg)
