PENAINSPIRASI,Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris kembali melaksakan kunjungan dan rapat bersama stakeholder Pertamina wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Kantor PT. Pertamina MOR VII, Kota Makassar pada Selasa, 4 Mei 2021.
MOR VII ini merupakan koordinator dari PT Pertamina untuk wilayah teritori Sulawesi.
Dalam rapat tersebut, Andi Yuliani Paris memberikan beberapa pandangan dan masukannya kepada PT. Pertamina MOR VII yang dihadiri langsung oleh General Manager MOR VII.
Ia menyebutkan bahwa MOR VII harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini.
AYP sapaannya, menyebutkan bahwa ia seringkali mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan penyaluran tabung gas LPG 3 kg yang tidak sesuai peruntukan.
“Sejak awal, kita memahami bersama bahwa tabung gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang telah disubsidi oleh Pemerintah.”, ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang mampu harusnya dibatasi aksesnya untuk mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg.
“Pertamina memiliki tugas yang berat untuk mengontrol dan mengevaluasi peruntukan LPG 3 kg. Kita harus tegas, bagi masyakat mampu disediakan tabung LPG non-subsidi bervariasi, mulai dari 5,5 kg, 12 kg, hingga 50 kg.”, ungkap AYP.
Anggota Komisi VII DPR RI yang juga membidangi Energi ini menyebutkan, control dan evaluasi tersebut penting untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan.
“Ini penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan LPG subsidi 3 kg di daerah-daerah Sulselbar, terlebih menuju persiapan hari lebaran”, ungkapnya.
AYP juga mendorong kepada PT Pertamina MOR VII untuk terus memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah yang baru saja mengalami bencana alam. “Beberapa wilayah seperti di Mamuju dan Majene Sulbar, Masamba Sulsel, dan daerah lain pasca bencana, harus mendapatkan perhatian sehingga tidak terjadi kelangkaan LPG 3 kg maupun BBM bersubsidi untuk masyarakat kecil.”, dorong AYP
Ia juga mendorong PT Pertamina MOR VII untuk mengontrol dan mengevaluasi SPBU Pertamina di daerah-daerah. “Saya sering sekali mendapatkan laporan, masyarakat datang ke SPBU di daerah-daerah untuk mendapatkan BBM bersubsidi, namun ternyata SPBU tutup dan selalu kehabisan BBM.”, ungkap AYP
Menurut AYP, hal ini dikarenakan banyaknya penjualan BBM bersubdisi dalam bentuk jeriken yang tidak mengantongi surat rekomendasi. “Ada beberapa oknum-oknum yang membeli BBM bersubsidi dalam bentuk jeriken dan menjualnya kembali secara eceran dengan harga yang lebih mahal, tanpa mengantongi izin ataupun surat rekomendasi.”, ungkapnya.
Politisi Perempuan asal Sulawesi Selatan ini mengungkapkan, PT Pertamina MOR VII untuk memberikan sanksi kepada oknum-oknum SPBU yang melakukan pelanggaran. “Tentu, kita berharap, Pertamina wilayah Sulselbar dapat berbenah sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kecil.”, ungkapnya.
Ia juga mendorong PT Pertamina MOR VII untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar beralih dari menggunakan BBM ke BBG. “Saya sebagai wakil rakyat dari Sulsel akan terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar beralih menggunakan BBG yang lebih murah dan ramah lingkungan.”, ungkapnya.
AYP menyebut, bantuan-bantuan kerja sama dengan Kementerian ESDM tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan. “Kami sudah menyerahkan ribuan mesin nelayan dan pompa tani berbahan bakar gas dan akan terus kami perjuangkan sehingga masyarakat dapat menikmatinya," kuncinya***( Ilo )
.jpeg)
