Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah melaksanakan pencanangan pembangunan zona intergritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan ini berlangsung di Novena Hotel Watampone yang ditandai dengan deklarasi dan penandatangan komitmen bersama oleh Bupati Bone Dr. HA. Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si, Wakil Bupati Bone Drs. H. Ambo Dalle, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Drs. H. Andi Islamuddin, pimpinan Kepala OPD dan para Camat se Kabupaten Bone yang disaksikan langsung oleh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Drs. H. A. Muhammad Yamin AT, M.Si mengungkapkan bahwa tujuan dari deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama WBK dan WBBM ini dalam pembangunan zona integritas dalam lingkup pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Bone.
Pembangunan zona integritas merupakan model peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi guna mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. "Membangun integritas artinya adalah membangun sistem, jatih diri dan pelayanan. Melalui pencanangan ini, masyarakat dapat memantau dan mengawasi serta berperan serta dalam peningkatan pelayanan publik dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bone," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bone Dr. HA. Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si mengungkapkan bahwa persoalan integritas bukanlah persoalan baru di Bone, melainkan sudah terbangun sejak dahulu.
"Para leluhur kita selalu berpesan 'Taro Ada Taro Gau' (red. Konsistensi perbuatan dengan apa yang telah dikatakan). Pesan ini adalah bagian dari membangun integritas diri," katanya.
Tak lepas dari itu, bupati dua periode ini juga mengharapkan penandatangan komitmen bersama dalam rangka pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM betul-betul diintegrasikan dalam lingkup kerja masing-masing.
Bagi kepala OPD yang tidak bertanda tangan hari ini, Fahsar meminta kepada Kepala Inspektorat Daerah agar tetap mengadendakan kembali penandatanganan komitmen bersama ini.
"Saya melihat masih ada 6 OPD yang belum bertanda tangan. Saya ingin keenam OPD ini tetap bertanda tangan selain dihadapan saya sebagai Bupati Bone, termasuk dihadapan Wakil Bupati Bone maupun Sekda Bone, supaya kepala OPD tau bahwa penandatanganan ini bukan hanya sekadar penandatanganan komitmen namun harus diintegrasikan dalam dunia kerja," imbuhnya***(Ilo)
.jpeg)
