Bone, Penainspirasi.com - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad AL Amin menyebut Pemerintah Kabupaten Bone kehilangan sekitar 2,4 Miliar potensi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun dari sektor pertambangan.
Hal tersebut dibeberkan AL Amin saat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan diskusi dengan tema "Tambang Untuk Siapa ?" yang digelar di salah satu cafe di Jl. Ahmad Yani Watampone, Selasa malam (10/3/2020).
"Dari hasil hitungan kami, Pemkab Bone kehilangan sekitar 2,4 Miliar potensi PAD dari sektor pertambangan setiap tahun, dikarenakan maraknya aktivitas tambang ilegal. Olehnya, perlu ada penindakan tegas agar penambang melakukan aktivitas secara legal dengan melengkapi izin" ungkapnya.
Selain itu, Al Amin menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas tambang ilegal yang jelas telah merusak ekosistem lingkungan dan bisa membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.
Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan dalam kesempatan tersebut mengatakan, semua wilayah di 27 kecamatan di Kabupaten Bone memiliki potensi tambang.
Sehingga kata Irwandi Burhan, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang salah satunya mengatur RTRW pertambangan, sementara diupayakan agar semua potensi tambang di Bone bisa diakomodir dari sebelumnya hanya 12 kecamatan yang masuk zona pertambangan.
"Revisi RTRW sementara kami upayakan agar dapat mengakomodir semua kecamatan, namun revisi ini terkendala lantas harus disingkronkan dengan RTRW Provinsi dan Nasional yang memerlukan waktu," jelasnya
Sementara Kadis Perindustrian Kabupaten Bone, Khalil Shihab mengatakan akan menfasilitasi dan mempermudah proses rekomendasi pembuatan izin usaha pertambangan (IUP) ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kami mengajak kepada semua pihak terlibat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar melakukan pertambangan secara legal dengan mengurus izin terlebih dahulu. Adanya aktivitas pertambangan ini, dapat mensejahterahkan masyarakat setempat," jelasnya
Penulis : Redaksi
.jpeg)
